#BoksManAsia #BoksTheWorld #UnBoksYourThinking

Angkutan Container

Aturan ODOL untuk Truk Angkutan, Sudah Tahu Belum?

BoksMan Asia

by BoksMan Asia 21 April 2022

31
Aturan ODOL untuk Truk Angkutan, Sudah Tahu Belum?

Foto: canva.com

 

Jakarta, Boksman - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini sedang mendorong upaya untuk mengatasi kendaraan angkutan barang berdimensi dan bermuatan lebih atau over dimension overload (ODOL) seperti truk angkutan. Langkah yang ditempuh diantaranya merevisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Budi Setiyadi selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan UU pedoman kegiatan lalu lintas tersebut salah satunya mengatur sanksi yang diberikan kepada pelanggar ODOL. Namun, menurutnya pemberian sanksi yang diatur di dalam UU masih minim.

Budi mengatakan sanksi denda yang diberikan kepada kendaraan ODOL, berdasarkan UU LLAJ, hanya sebesar Rp500.000. Sementara, dalam pelaksanaannya, denda yang diberikan kepada pelanggar seringkali tidak lebih dari setengahnya.

Masalah lain yang terjadi adalah pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang yang tidak bisa dioperasikan. Jembatan timbang sendiri bertugas mengawasi muatan barang dengan alat penimbangan yang dipasang di lokasi tertentu, seperti di jalan tol.

Budi mencatat saat ini sebanyak 88 jembatan timbang yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, beberapa di antaranya tidak bisa beroperasi karena alasan utilitas maupun secara geografis. Kendati demikian, Budi tidak mengungkap jumlah UPPKB yang tidak bisa dioperasikan.

 

Baca Juga: Perkembangan Fitur Keselamatan Aktif Pada Truk Ekspedisi di Indonesia

 

"Kendala kami adalah jika jembatan timbang tidak dioperasikan, dengan adanya beberapa pembangunan jalan tol yang cukup masif di beberapa provinsi, perilaku angkutan barang berubah. Tadinya mungkin lewat jalan nasional, kemudian ada jalan tol akhirnya mereka lewat di situ," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (13/4/2022).

Budi mengatakan para truk angkutan saat ini menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Ketika jembatan timbang pada suatu jalan tol beroperasi, truk angkutan tersebut memilih untuk melewati jalan lain sehingga tidak melewati timbangan muatan barang.

Untuk itu, Budi menegaskan jika pihaknya tengah mendorong pembenahan pada UPPKB bair dari SDM yang bertugas maupun sisi pengoperasian. 

 

Baca Juga: Bagaimana Standar Euro 4 Bagi Truk di Indonesia? Simak Aturan Lengkapnya di Sini


 

Saat ini pemerintah dan kepolisian memang sedang menargetkan Indonesia agar terbebas dari kendaraan ODOL pada Januari 2023. Selain melakukan pengawasan di jalan, Kemenhub juga mendorong upaya normalisasi dimensi untuk kendaraan angkutan barang. 

Ditjen Perhubungan Darat mencatat hingga 2021 telah menormalisasikan 1.511 kendaran ODOL, terbanyak di Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

Selain menormalisasikan truk angkutan, upaya lain yang terus dilakukan pemerintah seperti mewajibkan bukti lulus elektronik (BLU-E) bagi pemilik kendaraan; implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU); pengawasan terhadap industri karoseri, bengkel modifikasi, dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; serta meningkatkan kerja sama antar instansi seperti dengan kepolisian dan beberapa stakeholders lainnya.

 

Sumber:


tags

truk angkutan container logistic

newest

Angkutan Container